Ppdbpessel.co.id – Gerakan cepat dan tegas kini dilancarkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terhadap aplikasi kencan Hornet yang tengah viral! Bukan tanpa alasan, langkah frontal ini muncul setelah gelombang aduan dari masyarakat membanjiri meja pemerintahan. Mereka melaporkan platform tersebut diduga keras menyebarkan konten kampanye LGBTIQ+ yang dinilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ternyata, masalahnya jauh lebih pelik dari sekadar konten mesum!
Alexander Sabar, selaku Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, dengan lantang membenarkan bahwa laporan publik tersebut kini menjadi prioritas utama pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap seluruh platform digital yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak akan tinggal diam membiarkan aplikasi semacam ini berkeliaran bebas di ruang digital tanah air. Justru sebaliknya, mereka bergerak cepat merespons setiap keluhan yang masuk dari warganet yang resah.
Bukan Cuma Soal Konten, Hornet Ternyata Juga Langgar Aturan Dasar!
Lebih mencengangkan lagi, Alexander mengungkap fakta mengejutkan bahwa pelanggaran Hornet ternyata tidak berhenti pada konten yang dihadirkan. Aplikasi kencan yang cukup populer ini dengan sengaja mengabaikan aturan fundamental terkait tata kelola sistem elektronik yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia. Bayangkan, selama ini mereka beroperasi seperti “kepiting dalam keranjang” tanpa izin resmi!
“Dari awal perjalanannya, Hornet sama sekali tidak pernah menempuh jalur legal dengan mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Ini bukan lagi soal selera konten, melainkan persoalan kepatuhan hukum yang jelas-jelas kami tindak lanjuti sesuai aturan main,” ujar Alexander dengan nada tegas dalam keterangan persnya yang diterima tim detikINET pada Sabtu (15/8/2026).
Dengan demikian, pemerintah tidak main-main dalam menegakkan aturan! Mereka berkomitmen untuk membersihkan ekosistem digital dari platform yang tidak bertanggung jawab dan melanggar ketentuan nasional. Hornet pun menjadi contoh nyata bahwa tidak ada celah bagi pelanggar regulasi di Indonesia.
Ultimatum untuk Apple & Google – Hapus Hornet Sekarang Juga!
Langkah nyata kini telah diambil Komdigi dengan mengirimkan surat resmi yang berisi permintaan mendesak kepada dua raksasa teknologi dunia, yakni Apple App Store dan Google Play Store. Pemerintah secara terang-terangan menekan kedua perusahaan tersebut untuk segera melakukan delisting alias menurunkan aplikasi Hornet dari etalase toko aplikasi mereka. Tujuannya jelas, agar warga Indonesia tidak lagi bisa mengakses atau mengunduh aplikasi tersebut secara bebas.
Tak hanya itu, sinyal keras terus digaungkan Alexander kepada seluruh pengelola platform digital bahwa setiap layanan yang ingin menikmati pasar Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional. Ia pun mengingatkan bahwa kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak mengenal kompromi, terlepas dari sebesar apa pun perusahaan tersebut di mata dunia.
“Prinsip kami sangat sederhana namun kuat: setiap platform digital yang ingin melayani masyarakat Indonesia harus hadir secara bertanggung jawab dan patuh pada seluruh ketentuan yang berlaku. Tidak peduli mereka berasal dari negara mana, skala bisnis mereka sebesar apa, atau berapa pun jumlah penggunanya, semua harus mematuhi aturan main yang sudah ditetapkan,” tegas Alexander dengan nada penuh keyakinan.
Selain itu, Komdigi memastikan bahwa mereka tidak hanya berhenti pada Hornet saja. Pihaknya sedang mengintensifkan pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi lain yang menawarkan layanan serupa. Jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi tegas akan segera dijatuhkan tanpa pandang bulu. Ruang digital Indonesia harus bersih dari konten-konten yang merusak moral dan melanggar regulasi!
Ruang Digital Bukan Rimba Bebas – Pemerintah Siap Tindak Tegas Siapa Pun!
Pengawasan ruang digital pun terus diperketat oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai elemen. Pemerintah menegaskan bahwa ekosistem internet di Indonesia memiliki batasan koridor yang jelas dan tidak bisa diintervensi oleh pihak asing. Konten-konten negatif maupun platform yang tidak mendaftarkan diri akan terus diburu hingga tuntas.
Komdigi juga berjanji akan terus menindaklanjuti setiap aduan masyarakat serta menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk penyedia toko aplikasi internasional sekalipun. Semua ini demi menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beretika bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Dengan semangat memberantas pelanggaran, pemerintah mengajak publik ikut serta dalam mengawasi peredaran aplikasi bermasalah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan ekosistem digital Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menegakkan hukum di dunia maya. Jangan heran jika ke depan akan semakin banyak platform yang “dibersihkan” demi menjaga kedaulatan dan moralitas bangsa!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.















