ppdbpessel.co.id – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang AI. Aturan ini kini sudah memasuki babak final dan hanya tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Republik Indonesia.

Proses Finalisasi Hampir Rampung
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengungkapkan kabar gembira ini saat peluncuran laporan “Closing Indonesia’s AI Capability Gap” bersama OpenAI di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026). Menurut Edwin, seluruh menteri terkait telah memberikan paraf pada rancangan Perpres tersebut. Boom! Regulasi ini kini tinggal selangkah lagi menuju pengesahan.
“Semua menteri sudah paraf, termasuk Menteri Komdigi dan Bappenas. Tinggal Presiden,” tegas Edwin dalam kesempatan itu. Proses penyusunan aturan ini melibatkan 400 orang tim yang terdiri dari 40 kementerian dan lembaga serta pihak swasta. Draft aturan tersebut juga telah didistribusikan dan melalui tahap konsultasi publik yang panjang.
Dua Perpres AI Disiapkan Sekaligus
Menariknya, pemerintah tidak hanya menyiapkan satu, melainkan dua Perpres yang berkaitan dengan AI. Aturan pertama mengatur etika penggunaan AI, sementara aturan kedua berkaitan dengan peta jalan (roadmap) AI Indonesia.
Kedua regulasi ini akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menentukan arah pengembangan dan pemanfaatan AI di Tanah Air. “Kami ingin memastikan perkembangan AI berjalan pada jalur yang tepat,” ujar Edwin.
Salah satu contoh konkret terkait etika penggunaan AI yang akan diatur adalah perlindungan data publik yang berbahaya. Misalnya, penggunaan kamera khusus yang mengambil data iris mata atau retina tanpa izin. “Itu kan enggak boleh,” tegas Edwin dengan tegas.
Mengapa Regulasi AI Mendesak?
Edwin menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap regulasi AI semakin mendesak seiring dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Ia menyinggung kemunculan ChatGPT pada November 2022 yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan komputer dan menjalankan pekerjaan.
Saat ini, AI mulai berperan sebagai “co-pilot” dalam pekerjaan maupun aktivitas kreatif manusia. Namun, perkembangan pesat ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan baru, mulai dari masa depan pekerjaan hingga perubahan terhadap kreativitas manusia. Inilah yang mendorong pemerintah untuk bertindak cepat.
“Karena itu, kami sedang menyusun peta jalan (roadmap) untuk AI,” kata Edwin. Roadmap dan regulasi AI dibutuhkan untuk memberikan arah yang lebih jelas bagi perkembangan teknologi tersebut di Indonesia.
Potensi Ekonomi Fantastis: Rp 6.458 Triliun!
Kebutuhan membangun ekosistem AI yang terarah tidak terlepas dari besarnya potensi ekonomi teknologi tersebut. Edwin mengungkapkan bahwa Indonesia diproyeksikan memiliki potensi ekonomi dari AI sekitar 366 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.458 triliun pada 2030! Angka fantastis ini menjadi alasan kuat mengapa pemerintah serius menggarap regulasi AI.
Di sisi lain, tingkat penggunaan AI di Indonesia ternyata sudah cukup tinggi. Edwin menyebut sekitar 92 persen pekerja di Indonesia sudah menggunakan AI. Selain itu, sekitar 83 persen masyarakat Indonesia juga optimistis terhadap teknologi AI.
Namun, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara penggunaan AI oleh individu dengan penerapannya di perusahaan. Hanya 12 persen perusahaan yang telah mengintegrasikan AI ke dalam operasional mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya penggunaan AI oleh masyarakat dan tingkat integrasi teknologi tersebut di dunia usaha.
OpenAI Ungkap Kesenjangan Penggunaan AI di Indonesia
Perusahaan AI global OpenAI juga menyoroti kondisi menarik di Indonesia. Menurut perusahaan asal Amerika Serikat ini, kemampuan penggunaan AI di Indonesia sudah masuk kategori tingkat lanjut. Sebab, AI kini dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas kompleks dan bernilai tinggi.
Hebatnya lagi, pengguna AI tingkat lanjut di Indonesia bahkan telah beroperasi pada salah satu tingkat tertinggi (frontier) di dunia. Data OpenAI menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk Codex dan analitik data. Sekelompok pengguna kategori ini juga telah menerapkan AI tepat guna, sehingga meningkatkan produktivitas secara drastis.
Meski demikian, terdapat kesenjangan (gap) yang cukup besar antara kelompok pengguna AI tingkat lanjut tersebut dengan rata-rata pengguna AI di Indonesia. Fakta mengejutkan: 5 persen pengguna tingkat lanjut memakai token penalaran 11 kali lebih banyak dibanding rata-rata pengguna.
Sederhananya, masih lebih banyak pengguna yang memakai AI untuk tugas-tugas yang relatif sederhana dan belum memanfaatkan kecerdasan buatan secara optimal. OpenAI menyebut kondisi ini sebagai “kesenjangan kapabilitas” (capability gap).
Bagaimana Mengukur Kesenjangan Ini?
OpenAI mengukur kesenjangan tersebut melalui beberapa indikator penting, seperti kedalaman penalaran yang digunakan, ragam tugas yang dikerjakan dengan bantuan AI, serta tingkat adopsi teknologi AI.
Menurut Head of Policy OpenAI SEA, Sandy Kunvatanagarn, kelompok pengguna teratas di Indonesia telah memanfaatkan AI untuk berbagai kebutuhan canggih, seperti coding, analisis data, riset, menulis, hingga perencanaan. Mereka benar-benar memaksimalkan potensi AI!
Karena itu, tantangan Indonesia bukan hanya meningkatkan jumlah pengguna AI, melainkan juga memperluas pemanfaatan AI tingkat lanjut kepada lebih banyak masyarakat dan perusahaan. “Tantangan sesungguhnya yaitu bagaimana kita memperluas jangkauan dari kelompok frontier ini ke seluruh lapisan masyarakat dan dunia bisnis lainnya, sehingga kita dapat membantu pertumbuhan ekonomi,” kata Sandy.
Dua Kunci Menutup Kesenjangan AI
OpenAI juga memaparkan dua komponen utama yang diperlukan untuk menutup kesenjangan kapabilitas AI di Indonesia.
Pertama, memperluas akses terhadap teknologi AI. Menurut OpenAI, keterbatasan akses terhadap teknologi AI yang mumpuni, baik bagi pekerja maupun institusi, dapat menghambat peningkatan produktivitas yang ditawarkan teknologi tersebut.
Kedua, mendorong penggunaan AI tingkat lanjut dengan membekali masyarakat dengan keterampilan dan kapasitas untuk menerapkan AI pada pekerjaan yang kompleks dan memberikan dampak besar.
Dengan adanya Perpres AI yang segera terbit, pemerintah berharap dapat menjembatani kesenjangan ini dan mendorong pemanfaatan AI yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha Indonesia. Targetnya, aturan ini rampung tahun ini juga! Tunggu update selanjutnya!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.















